border, tabloidbodapost.com.– Bupati Kabupaten Keerom, Piter Gusbager,S.Hut,MUP prihatin dengan cara pengelolaan kesehatan di Kabupaten Keerom. Mulai dari angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi, sebaran tenaga kesehatan yang tidak merata di kampong-kampung dan distrik, penggunaan tenaga bidan desa di setiap loket-loket layanan kesehatan yang semraut hingga management dinas yang mengelola layanan kesehatan di Kabupaten Keerom.
Saat menghadiri Musyawarah IV dan Seminar Ilmiah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Daerah Papua yang dipusatkan di Kabupaten, 29 Januari 2022, Bupati mengatakan sesuai amanah undang-undang dan aturan Pemerintah, urusan kesehatan adalah urusan wajib bagi setiap pemangku kebijakan maupun ujung tombak kesehatan ditengah masyarakat.
Urusan wajib yang dimaksudkan didalam pengelolaan bidang kesehatan disini, bagaimana merencanakan anggaran yang besar, bagaiamana menyusun program kesehatan yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan daerah yang sepadan dengan visi misi daerah dan visi misi Bupati.
Kata Bupati, hamper pemangku kesehatan di Kabupaten Keerom tidak serius mengelola bidang kesehatan, tidak mampu menterjemahkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati.
Makanya rakyat selalu berasumsi bahwa Bupati gagal mengimplementasikan program-program pemerintah, padahal kuncinya ada pada leading sector atau bawahan yang merupakan perpanjangan tangan dari Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati.
Kan tidak mungkin Bupati turun langsung ke lapangan untuk urus orang sakit dan sebagainya, lalu Kepala Dinas sibuk dengan apa, kata Piter yang disambut dengan tepuk tangan oleh para bidan yang menghadiri Musyawarah IV tersebut.
Bupati menyebutkan bahwa bidang kesehatan baru menyumbang 1 % secara kumulativ . Artinya, jumlah laki-laki masih mendominasi dibanding populasi perempuan. Perbedaan yang menyolok ini setelah di telusuri ternyata angka kematian ibu masih tinggi, termasuk anak.
Oleh karena itu Bupati minta kepada Dinas Kesehatan agar menyusun program perencanaan yang baik, termasuk mengajak para bidan desa untuk merencanakan perkawinan, kehamilan bersama keluarga baru di setiap dusun dan kampong.
Bupati juga menyentil dari kunjungan kerjanya ke Distrik terjauh Kabupaten Keerom bersama Ketua Tim Penggerak PPK, didapati banyak ibu-ibu yang tidak tahu mengurus kesehatan dirinya.
“disinilah bidan dibutuhkan,”imbuhnya.
Kata Piter, kalau bidan tidak tahu bagaimana merencanakan perkawinan, merencakan kehamilan yang disampaikan kepada keluarga di dusun atau kampong, maka masalah kesehatan tak akan pernah selesai penanganannya.
Oleh karena itu, Dinas Kesehatan harus merencanakan program pengingkatan capacity building tenaga perawat, termasuk para bidan sebagai garda terdepan bidang kesehatan sebagaimana tema Musyawarah IV dan Seminar Ilmiah Ikatan Bidan Indonesia yaitu “ Bidan Garda Terdepan Mengawal Kesehatan Maternal dan Neonatal Melalui Germas dan Pelayanan Berkualitas”.
Bupati akui, dirinya yang baru dilantik bersama Wakil Bupati pada tanggal 3 Mareth 2021 belumlah satu tahun memimpin sehingga untuk menyelesaikan dan mengatasi problem birokrasi yang panjang urusannya di lingkungan Pemerintahan butuh waktu dan komitmen, termasuknya adalah di bidang kesehatan.
Menurut Piter, jika peran Badan Kepegawaian Daerah sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam relasinya dengan penyedia sumber daya manusia di bidang Pemerintahan yang berkaitan dengan rekrutmen(job description), penempatan(job analysis) hingga hak dan kewajiban para pelayan masyarakat, termasuk bidan sebagai garda terdepan kesehatan tentu harus wujudnyatakan.
Bupati juga kaget kalau masih ada tenaga bidan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Keerom yang bekerja sebagai tenaga magang di loket-loket layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) maupun Rumah Sakit selama 8 tahun lebih tetapi belum di angkat sebagai tenaga honorer maupun PNS.
Tentunya menjadi tugas Badan Kepegawaian Daerah dan Sekretaris Daerah dalam merevitalisasi urusan birokrasi, sehingga tidak runcing urusannya termasuk pengusulan pengangkatan status dan pangkat.
“ini tugas khusus untuk Sekda,” kata Bupati untuk menyegukkan hati para bidan desa yang bekerja tanpa pamrih.
Kegiatan Musyawarah IV dan Seminar Ilmiah Ikatan Bidan Indonesia yang dibuka oleh Bupati ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Trisiswanda Indra N ,S.Pt, Ketua Tim Penggerak PPK Kabupaten Keerom serta pemangku kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah Keerom.
Bupati juga mensupport kegiatan Musyawarah ini dengan anggaran sebesar Rp 75.000.000.- sebagai bentuk responsibility kepada setiap warga Negara maupun kelembagaan yang ada di daerah ini.
“siapapun person maupun lembaga termasuk IBI, Bupati tetap bantu, karena itu tugas Bupati,” sambut Bupati.
Bupati berharap usai Musyawarah dan Seminar Ilmiah Ikatan Bidan Indonesia di Kabupaten Keerom, IBI tidak lenyap di bumi persada, tetapi IBI tetap semangat dan terdepan sebagaimana tema yang bertajuk Bidan Garda Terdepan Mengawal Kesehatan Maternal dan Neonatal Melalui Germas dan Pelayanan Berkualitas”
Bupati juga berharap siapapun kader IBI yang terpilih sebagai Ketua IBI berikutnya pada Musyawarah IV ini harus siap untuk bekerjsama, menjalin hubungan kekeluargaan dilingkungan keluarga besar IBI dan masyarakat pada umumnya dan harus bergerak cepat untuk mewujudkan visi dan misi daerah termasuk visi misi Bupati dan Wakil Bupati.
“Terima kasih untuk semua pengabdian para insan kesehatan ini. Bidan harus hadir di skanto hingga towe hitam. Dinas Kesehatan harus dibenahi, agar system birokrasi yang menyulitkan itu bisa berubah,” imbuh Bupati Piter. (tim liputan tabloidbodapost.com)
