Border, tabloidbodapost.com – Terkait adanya pernyataan Marinus Isagi yang mengatasnamakan Ketua LMA Kabupaten Keerom di salah satu media online di Jayapura bahwa Demo yang dilakukan oleh masyarakat adat di Kantor DPRD Kabupaten Keerom tak urgen dan nyasar mengundang Bonifasius Mueda angkat bicara.
Boni yang merasa masih mengantongi SK dari Ketua LMA tanah Papua masih punya hak untuk memberikan klarifikasi terkait aksi yang dikoordinir Dewan Adat Keerom (DAK) atas nama masyarakat Keerom untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Menurut Boni, aksi yang digelar tersebut bukan semata mata untuk kepentingan dewan adat keerom, tetapi untuk masyarakat Kabupaten Keerom
“Kalau dibilang tidak urgen, nyasar atau salah sasaran itu keliru. Kami anggap dewan adat Keerom (DAK) telah benar mengambil langkah menyampaikan aspirasi ke lembaga DPRD Keerom. DPRD Keerom adalah wakil rakyat, sehingga masyarakat mengadukannya di DPRD. Justu kami anggap pak Marinus Isagi tidak paham aturan dan jangan asal bicara dimedia kalau tidak tahu aturan,” tegas Bonifasius Muenda.
Bonifasius Muenda yang resmi diangkat menjadi Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kab Keerom oleh Ketua LMA Pusat tidak mengakui Marinus Isagi sebagai Ketua LMA Kab Keerom, meskipun dilantik oleh Ketua LMA Provinsi Papua. “Ketua LMA Provinsi Papua tidak memperhatikan AD/ART LMA itu sendiri. bahkan tidak pernah dilaksanakan Musda LMA Kab Keerom tetapi tiba- tiba dilaksanakan pelantikan. “Jadi saya anggap Ketua LMA Kab Keerom yang dilantik oleh Provinsi Papua itu illegal,” bebernya.
Bahkan menurut Bonifasius Muenda tidak adanya surat resmi dari LMA Provinsi Papua untuk memberitahukan bahwa seluruh LMA masa bhakti telah berakhir, setelah itu baru dilaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) Lembaga Masyarkat Adat (LMA) Kab Keerom. “Ini tidak ada Musda LMA langsung dilantik, hal inikan telah menyalahi AD/ART LMA. kalau Marinus Isagi menyatakan Demo Dewan Adat Keerom nyasar, tidak urgen dan salah sasaran. Saya menyatakan LMA Kab Keerom yang diketuai Marinus Isagi itu Ilegal dan nyasar,” sambung Bonifasius.
Oleh kerana itu, apa yang disampaikan oleh para pendemo telah sesuai prosedur, karena setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus diterima oleh DPRD. Tidak dimana-mana. “Demo itu sudah tetap,” pungkasnya. (rahayu)
