Kadis Stenly Buka Bintek Implementasi Kurikulum Merdeka SMA se Kabupaten Keerom

kadis p dan p keerom, saat buka Bimtek Kurikulum Merdeka
Kadis P dan P Keerom, saat buka Bimtek Kurikulum Merdeka.

Border, tabloidbodapost.com – Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom Drs Stenly Moningka, M.MPd membuka secara resmi Bimbingan Teknis kurikulum merdeka tahun 2022 sebagai salah satu program merdeka belajar fokus esensial dan karakter.

Dalam rangka itu, implementasi penerapan kurikulum merdeka itu sebagai upaya meningkatkan pemahaman terkait donasi pendidikan giat bimtek untuk tahun  2023, tingkat SMA.

Bintek yang diikuti tujuh (7) sekolah tingkat atas dan kejuruan di Kabupaten Keerom diantaranya, SMA I Swakarsa sebanyak 10 orang, SMA 3 Waris sebanyak 10 orang, SMA 3 sebanyak 8, SMA YAPIS sebanyak 7 orang, SMA  Pembangunan sebanyak 7 orang, SMA Perbatasan sebanyak 5 orang dengan jumlah seluruhnya 50 orang.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom Drs Stenly Moningka, M.MPd menyampaikan rasa hormat dan terima kasih tak terhingga kepada para dewan guru dan semua tenaga pendidik di semua SMA yang bisa hadir dalam Bimtek ini, dalam relasinya dengan merdeka kurikulum.

Dikatakan, implementasi kurikulum merdeka menjadi salah satu kurikulum yang saat ini di pelajari bersama di seluruh Indonesia.

“Kalau bicara merdeka, bukan merdeka tapi bagaimana memberikan kebebasan kepada siapa saja dalam mengikuti proses belajar mengajar, utamanya guru, selanjutnya kepada siswa.

Meski demikian, Stenly mengatakan kurikulum merdeka lebih banyak diarahkan kepada guru, bagaimana t8ngkat fleksibility dan responsibility terhadap kurikulum merdeka dan terapannya.

“Ini karena kurikulum. Lebih kepada guru. Fleksibilitas kepada guru. Penerapan dan bagaimana melaksanakannya,” imbuhnya.

Jika di Kabupaten Keerom kalau ada sekolah dan guru yang laksanakan kurikulum merdeka, berarti sudah mandiri berarti sudah ada upaya biayai sendiri, beda dengan sekolah bergerak, yang difasilitasi pemerintah yang tentunya sudah lengkap.

Kadis juga berkesempatan menanyakan para guru yang sudah memberlakukan kurikulum merdeka dan terkesan mengalami kesulitan, karena hal itu akan menjadi catatan bagi Dinas dalam memberikan layanan, khususnya dalam hubungannya dengan pembinaan.

Masih ada masalah, terhubung dengan masalah lama. Kesimpulan, kurikulum merdeka di Keerom belum maksimal. Tahun depan kita kategorikan agar tidak ada gap di sana. Biar bantuan tetap sasaran. Permasalahan masih banyak. Supaya tepat sasaran. Harapan kita demikian, agar implementasinya jalan gitu.

Meski demikian, kata Kepala Dinas, setiap guru dan sekolah harus percaya diri, apalagi kompetensi setiap guru tak bisa diragukan lagi atau tidak jauh beda dengan wilayah perkotaan.

Intervensi program untuk implementasi kurikulum merdeka agar bisa lebih baik dan mandiri.

Kadis akui  meskibangsa ini dari menteri ke menteriselalugantikurikulum, tapi esensinya lebih kepada bagaimana demografi penduduk Indonesia semakin cerdas, walau di ujung wilayah tertentu pasti ada masalah.

Kurikulum merdeka sangat menentukan karakter siswa ke depan dalam relasinya dengan sumber daya manusia bangsa. Di akhir sambutannya kadis juga menyentil problem pendidikan di wilayah pembangunan I yang terkesan bahkan benar benar timpang.

“Saya baru sama-sama dengan bapak bupati kami ke Kesnar, tetapi masalah pendidikan dan kesehatan sangat parah. Puskesmas, petugas atau perawat tidak ada. Di sekolahpun tidak ada guru. Itu pertanda tidak ada keadilan pendidikan, karena itu dalam waktu dekat akan dilakukan roling atau mutasi guru. Wilayah pembangunan I tidak boleh timpang, karena Keerom tak hanya Skanto dan Arso, tapi ada Waris, Senggi dan Web serta Towe,” tandasnya.

Bupati mau harus ada rasa keadilan di bidang pendidikan, termasuk mutasi guru dan kepsek dari perkotaan ke wilayah terjauh untuk bagaimana mengukur proses pendidikan di Keerom.

Semisal, petugas puskesmas tetap masih ada, guru yang tidak ada. Malu kalau kondisi pendidikan didaerah Keerom masih seperti itu.

Apalagi luas wilayah kabupaten Keerom 3 kali lipat dari kota, tentunya menjadi tugas bersama baik struktural maupun fungsional.

“Bulan depan akan dilakukan verifikasi guru yang tidak laksanakan tugas, kalau di SD sudah ada 21 guru yang gajinya ditahan. Bulan depan verifikasi ke SMA dan SMK agar yang tidak melaksanakan tugas, termasuk yang test SP3K untuk 2 hari di BKN bisa mengisi formasi tenaga pendidik,” ujarnya. (timliputan/simonb)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *