Sidang LKPJ 2023 Tak Dihadiri Bupati

Border,tabloidbodapost.com.-sidang laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj)Bupati Keerom 2023 yang dibuka oleh Ketua DPRD Keerom kembali lagi tak dihadiri oleh Bupati Keerom Piter Gusbager,S.Hut,MUP.
Sehingga tercatat selama hampir memimpin Kabupaten Keerom sejak 2021-2024 ini, kurang lebih Bupati Piter tak pernah menghadiri sidang hingga kini diakui Ketua DPRD Bambang Mujiono, SE bahwa seorang Bupati yang tidak hadir agenda agenda Dewan seperti sidang APBD Perubahan, sidang apbd induk, sidang lkpj, patut disayangkan.
Dikatakan sidang LKPJ 2023 jni tentu punya manfaat yang besar sekali terhadap perjalanan Pemerintahan Daerah, meski demikian ketidakhadiran seorang Bupati tidak mengurangi niat untuk melakukan sesuatu untuk daerah ini.
Sementara itu dari laporan Sekwan menyebutkan bahwa dari 20 anggota dewan yang ada, 17 hadir dan tidak hadir 3 orang.
Bupati juga berkirim surat tentang penyerahan materi LKPJ untuk selanjutnya dibahas oleh Dewan, surat kedua, nomor 875 untuk tidak hadir karena tugas luar daerah. Radio gram dari mendagri, maka memandatkan kepada Wabup untuk laksanakan tugas hari-hari termasuk hadiri sidang lkpj, tanggal 16 April 2024. Surat ini ditembuskan ke Gubernur dan ketua Dewan.
Menariknya, sejak penangkapan sekda Keerom oleh Krimsus Polda, Sabtu 13 April 2024, media media sosial Keerom tak henti hentinya meneruskan berita tersebut hingga di ruang sidangpun, sejumlah kepala Dinas yang menghadiri Sidang wajah terpaku pada hape yang memunculkan berita penangkapan jenderal mereka.
Sidang yang dibuka oleh Ketua Dewan dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri wakil bupati, wakapolres, wakil ketua I dan II serta 14 anggota lainnya serta beberapa kepala daerah.
LKPJ ini untuk kepentingan daerah, tentunya memberi apresiasi kepada Pemerintah yang telah membuat lkpj ini dan tentunya akan membuat telaahan dan pembahasan secara komprehensif untuk kepentingan daerah ini dalam relasinya dengan rekomendasi ke depan.
Sikon saat ini, SDA dan SDM saling membutuhkan sehingga patut menjadi tanggungjawab bersama demi Keerom bangkit, inovatif dan maju dan bermartabat.
Sementara itu, pidato Bupati yang disampaikan oleh wakil Bupati dalam penyampaian nota pengantar lkpj mengatakan lkpj dalam relasinya dengan dan perubahannya dengan attensi visi misi bupati dan daerah 2021-2025.
LKPJ ini berpedoman pada amanah undang-undang dan tentunya harus disampaikan melalui dewan untuk tahun 2023 yang sifatnya umum.
Banyak hal yang dikerjakan, baik yang wajib dan pilihan namun tak semua dilakukan mengingat keterbatasan anggaran 2023.
Pembangunan di Keerom baru mencapai 2,28 % (tahun 2023), dan IPM juga meningkat menjadi 64%.
Tentunya dari aspek lokus daerah, Keerom menduduki peringkat 4 besar provinsi Papua.
Belanja Daerah Rp 984.449M lebih proporsional, belanja modal juga meningkat.
Apbd 2023 lanjutan dari sebelumnya 2021-2025, tahun ini tahun ke tiga, maka seyogianya memberi pertumbuhan.
Semua anggaran daerah untuk healt and education. Sebanyak 48 program prioritas dan 42 prioritas sudah terlaksana. Inflasi 2022 hanya 0 %. Laju inflasi meningkat tapi masih ringan.
Banyak hal yang belum rampung, tetapi itulah daerah Keerom yang terbatas sumber daya, tentunya berdampak pada kinerja semua aparaturnya.
Bupati juga mengapresiasi atas terlaksananya pemilu 2024 yang secara demokratis terlaksana dengan baik, semoga visi daerah dan visi bupati seiring dalam pembangunan negeri.
Selanjutnya penyerahan materi lkpj oleh Bupati Keerom melalui wakil bupati kepada pimpinan dewan yang diterima oleh Ketua Dewan Bambang Mujiono,SE disaksikan oleh Wakil Ketua I dan II serta seluruh anggota dewan yang terhormat.
“mohon untuk semua anggota Dewan, sesudah makan siang, mohon untuk kembali agar dibentuk pansus LKPJ untuk selanjutnya membahasnya lebih lanjut dokumen lkpj ini sesuai rekomendasi.(timliputanbodapost.com/simonb)