Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) memimpin apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Senin (5/1).
Apel ini menandai dimulainya kembali aktivitas pemerintahan setelah libur panjang akhir tahun, sekaligus menjadi momentum konsolidasi dan penguatan komitmen birokrasi menghadapi tantangan kerja sepanjang 2026.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa apel perdana bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan titik awal membangun semangat baru, disiplin kerja, dan tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pelayanan publik.
“Kita mulai bekerja bersama-sama. Saya ingin apel ini menjadi motivasi baru agar kinerja ASN ke depan lebih baik dari tahun sebelumnya,” tegas MDF.
Ia meminta seluruh ASN, khususnya pejabat struktural, melakukan evaluasi jujur terhadap kinerja tahun 2025 dan menjadikannya pijakan untuk perbaikan di tahun 2026.
Menurutnya, berbagai kekurangan yang masih dirasakan masyarakat harus dijawab dengan kerja yang lebih teliti, terukur, dan berdampak langsung.
Tekankan Kebersamaan dan Evaluasi Kinerja
Gubernur menilai apel perdana juga menjadi simbol kebersamaan keluarga besar Pemprov Papua setelah waktu masuk kerja yang tidak seragam selama libur akhir tahun.
“Kebersamaan ini harus kita jaga dan tularkan sampai ke kabupaten dan kota. Kita masuk tahun baru dengan semangat, dedikasi, dan komitmen baru,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program dan kegiatan agar pelaksanaan pemerintahan 2026 berjalan lebih efektif dan efisien.
ASN Diminta Hadir Melayani Masyarakat
Dalam arahannya, MDF secara khusus menyoroti kualitas pelayanan publik. Ia meminta ASN tidak hanya berkutat pada urusan administratif, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat.
“Pelayanan pemerintah harus benar-benar dirasakan rakyat. ASN harus turun, melayani masyarakat kecil, bukan hanya membuat laporan,” tegasnya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa kesejahteraan ASN harus diiringi dengan kepedulian terhadap ekonomi rakyat, termasuk mendukung aktivitas mama-mama Papua yang berjualan.
“Hal kecil seperti berbelanja di mama-mama Papua punya dampak besar bagi ekonomi rakyat,” katanya.
DPA Dibagikan Sejak Awal Tahun
Pada apel perdana tersebut, Pemprov Papua menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Gubernur menegaskan pembagian DPA sejak awal tahun bertujuan memperkuat perencanaan, akuntabilitas, dan disiplin pelaksanaan anggaran.
“Anggaran harus digunakan sesuai program dan aturan. Saya tidak mau lagi pekerjaan menumpuk di akhir tahun,” tegas MDF.
Ia meminta OPD bekerja terencana sejak awal agar hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Target Pertahankan Opini WTP
Gubernur juga menyinggung target mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah.
Ia mengapresiasi kerja keras ASN yang sebelumnya harus bekerja ekstra dalam penyusunan laporan keuangan dan berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan.
“Dengan pengawasan sejak awal, opini WTP harus bisa kita jaga,” ujarnya.
Apresiasi Kehadiran ASN dan Komitmen Kemanusiaan
Meski diguyur hujan, MDF mengapresiasi tingkat kehadiran ASN pada hari pertama kerja yang dinilainya cukup baik.
Ia juga menyampaikan komitmen kemanusiaan Pemprov Papua dengan menyalurkan bantuan Rp500 juta bagi korban kecelakaan laut di Kabupaten Kepulauan Yapen serta Rp500 juta untuk korban bencana alam di Pulau Sumatera.
“Apa yang kami miliki, itulah yang kami bantu,” katanya.
Harapan Awal Tahun
Menutup arahannya, Gubernur berharap tahun 2026 menjadi tahun peningkatan kinerja dan pelayanan publik di Papua.
“Kita perbaiki kekurangan, jaga prestasi, dan layani masyarakat dengan sungguh-sungguh demi Papua yang lebih baik,” pungkasnya.(*)
