Jakarta, tabloidbodapost.com.-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan tengah mempertimbangkan usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, terkait mekanisme pemilihan kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan walikota yang kembali dilakukan melalui DPRD.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun Partai Golkar di Istana Senayan kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Jum’at 5 Desember.
Menurut Prabowo, wacana ini patut dikaji serius sebagai solusi atas mahalnya biaya politik dalam Pilkada langsung.
“Saya sendiri condong untuk mengajak seluruh kekuatan politik agar berani memberi solusi kepada rakyat, demokratis, tapi jangan buang-buang uang,” tegas Prabowo.
Ia menambahkan, jika rakyat sudah memilih DPRD Kab/Kota dan Provinsi, maka pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan langkah logis dan efisien.
“Kalau sudah memilih DPRD, kenapa tidak langsung memilih Gubernur dan Bupati lewat DPRD saja, selesai,” ujarnya.
Prabowo juga mencontohkan bahwa sistem pemilihan tidak langsung telah diterapkan di banyak negara, termasuk Malaysia, India, Inggris, Kanada, Australia bahkan oleh negara-negara dengan ekonomi terkuat dunia.
“Negara negara maju menggunakan sistem politik yang murah. Ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak harus mahal,” jelasnya.
USULAN PARTAI GOLKAR DAN DUKUNGAN GERCIN INDONESIA
Usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebelumnya telah berulangkali disuarakan oleh Bahlil Lahadalia termasuk saat membuka Musda (musyawarah daerah) Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Tenggara di Kendari pada 2 November 2025.
Menurut Bahlil mekanisme tersebut tetap demokratis dan sesuai konstitusi.
“Dalam UUD 1945, yang dipilih langsung hanyalah Presiden. Kepala Daerah bisa dipilih melalui mekanisme demokratis lainnya,” ujar Bahlil.
Menanggapi wacana tersebut, Ketua Umum Gerakan Cinta Indonesia (GERCIN) Nasional Bung Yance Hendrik Udam menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Partai Golkar tersebut.
HYU, panggilan akrabnya menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan langkah strategis untuk menyelamatkan demokrasi dan biaya politik yang tinggi dan praktik politik uang.
“Kami dari Gercin Indonesia mendukung sepenuhnya agar gubernur dan bupati walikota dipilih kembali melalui DPRD. Ini penting agar uang rakyat tidak habis hanya untuk pilkada,” tegas HYU.
Lebih lanjut HYU menegaskan bahwa sistem tersebut sejalan dengan demokrasi perwakilan dan mampu menekan konflik sosial yang selama ini kerap muncul dalam Pilkada langsung.
“Pilkada langsung sering memicu polarisasi, konflik horisontal dan ketegangan di masyarakat. Pemilihan lewat DPRD akan lebih efisien bermanfaat dan bermartabat dan fokus pada kualitas kepemimpinan,” ujar HYU. (sumber:fbhyu)
