Border, tabloidbodapost.com – Di tahun Anggaran 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom tercatat memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran tahun (SILPA) sebesar Rp. 70 Milyar lebih. Hal itu terungkap pada Sidang Rancangan Peraturan Daerah terhadap Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021 pada Sidang Kamis (14/7).
Akan tetapi dari keterangan Ketua Panitia Kerja (PANJA) terhadap LHP BPK RI bahwa hasil audit BPK Pemda Kabupaten Keerom Tahun 2021 memiliki hutang sebesar Rp. 172 milyar lebih.
Wakil Bupati Keerom Drs. Wahfir Kosasih saat dikonfirmasi usai mengikuti sidang tidak membantah bahwa Pemda Kabupaten Keerom memiliki hutang di Tahun Anggaran 2021 sebesar itu. “Dengan adanya Silpa di Tahun 2021 pihaknya akan memfokuskan untuk melakukan pembayaran hutang yang telah tercatat hasil rekomendasi BPK-RI. Hutang-hutang itu akan segera kita lunasi. Termasuk dalam pembahasan di APBD Perubahan Tahun 2022 kita selesaikan,” ujar Wahfir Kosasih.
Wahfir Kosasih mengatakan, terjadinya Silpa bukan karena sengaja oleh Pemda Keerom tetapi adanya keterlambatan uang masuk sehingga tidak dapat lagi dilaksanakan tetapi masuk di dalam anggaran 2022. “Saat ditanya Pemda Keerom masih memiliki hutang yang lebih besar dari sisa anggaran, Wahfir mengaku tidak mengingat berapa hutang yang akan dibayarkan Tahun 2022 tetapi pihaknya akan berusaha untuk melunasi semuanya,” jelasnya.
Untuk itu mudah-mudahan di tahun 2022 ini semua hutang terbayarkan semuanya. “Target kami semuanya terbayar tahun ini, kalau tidak tahun ini nanti kita dikritik lagi. Ya kami usahakan,” papar Wahfir Kosasih. (Rahayu/tim liputan)
