Border, tabloidbodapost.com – Wakil Bupati Keerom Drs Wahfir Kosasih, SH,MM ‘berang’ gegara banyak SKPD yang tidak teken naskah hasil MUSRENGBANGDA Kabupaten Keerom tahun 2022.
Saat menutup kegiatan MUSRENGBANGDA Kabupaten Keerom di aula Kantor Bappelistbangda Kabupaten Keerom, banyak pimpinan SKPD yang tidak hadir untuk menandatangani Naskah Bersama Hasil MUSRENGBANGDA Kabupaten Keerom 2022.
“SKPD yang tidak hadir teken Naskah Bersama Hasil MUSRENGBANGDA ini harus ditegur, karena ini kepentingan kita bersama. Kita tidak bisa main-main, karena kalau kita main-main, maka saya yakin ke depan, pasti hasilnya juga akan main-main,” tegas Drs Wahfir Kosasih, SH,MM.
Berangnya Wakil Bupati Keerom ini, lantas pada saat penandatanganan Naskah Bersama Hasil MUSRENGBANGDA Kabupaten Keerom tahun 2022, banyak pimpinan SKPD potensial tidak hadir dan tidak menandatangani dokumen tersebut.
Seperti Badan Pengelolaan dan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah yang merupakan satuan kerja potensial, Dinas Koperasi dan UKM, dan beberapa dinas serta badan yang sesungguhnya merupakan satuan kerja yang menangani urusan Wajib dalam relasinya dengan ekonomi dan keuangan.
Menurut mantan Wakil Bupati Kabupaten Keerom periode 2005-2010 ini bahwa capaian program tidak akan berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat apabila satuan-satuan kerja daerah ini tidak serius dan bersungguh hati.
Dalam relasinya dengan dengan pendanaan terhadap program yang akan Pemerintah Daerah laksanakan nanti, Wakil Bupati tegaskan kepada setiap pimpinan SKPD, secara khusus perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan daerah untuk melakukan upaya-upaya terobosan yang kreatif dan inovatif guna memacuk pencapaian pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah.
Kata Wahfir, jika upaya terobosan seperti ini tidak dilakukan, maka mustahil daerah ini akan dibangun untuk kesejahteraan masyarakat pada khususnya dan daerah pada umumnya.
Wabup juga bilang, daerah tidak terus bergantung dan bersandar pada dana transfer yang memang sangat terbatas.
Mengapa? Karena dana transfer tersebut sangat terbatas dan tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang dibutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Keerom.
Tentunya, menurut Wakil Bupati usaha dan upaya keras dari daerah harus dilakukan sehingga pembiayaan mandiri melalui sumber-sumber pendapatan asli daeah patut digali dan dimaksimalkan untuk kepentingan daerah dan rakyat di sini. (tim liputan tabloidbodapost.com)
Wabup ‘Berang’ Banyak SKPD Tidak Teken Naskah Hasil MUSRENBANG
