SIARAN PERS
DR. FILEP WAMAFMA, S.H.,M.HUM
SENATOR PAPUA BARAT
Filep Wamafma: Yang Harus Dibahas Bukan
Polemik Mama Yasinta, Tetapi Masa Depan
Papua
Jakarta, 31 Mei 2026 — Anggota DPD RI dari
Papua Barat, Filep Wamafma, mengajak
masyarakat Papua untuk tetap fokus pada
persoalan mendasar yang sedang dihadapi
Tanah Papua, terutama dampak deforestasi
besar-besaran dan berbagai konsekuensi sosial-
ekologis yang akan muncul akibat pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (PSN), alih-alih
terjebak dalam polemik mengenai perubahan
sikap sejumlah tokoh pasca pemutaran film
Pesta Babi di berbagai daerah.
Menurut Filep, perdebatan mengenai perubahan
dukungan individu terhadap perusahaan tidak
boleh mengalihkan perhatian publik dari
persoalan yang jauh lebih besar dan
menentukan masa depan Papua, yaitu
perampasan tanah masyarakat adat, kerusakan
lingkungan, pengungsian warga, serta berbagai
dampak sosial yang menyertai ekspansi proyek-
proyek berskala besar.
“Jangan sampai perhatian masyarakat tersedot
pada isu-isu yang bersifat personal atau
perubahan sikap seseorang. Yang harus
menjadi fokus kita adalah persoalan pokok
yang sedang terjadi di Papua hari ini, yaitu
deforestasi dalam skala besar, perampasan
tanah masyarakat, pengungsian puluhan ribu
warga, dan berbagai dampak struktural yang
akan diwariskan kepada generasi mendatang,”
tegas ketua Komite III DPD RI itu.
Filep menilai bahwa di balik narasi optimisme
proyek jutaan hektar tersebut, terdapat
persoalan struktural yang terus membayangi
Papua, mulai dari ketimpangan penguasaan
lahan, deforestasi sistemik, hingga minimnya
kontribusi pemanfaatan sumber daya alam
terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat setempat.
Ia menyoroti fakta bahwa masyarakat Papua
semakin kehilangan fondasi paling dasar
pembangunan ekonomi, yaitu akses terhadap
faktor-faktor produksi, khususnya tanah dan
sumber daya alam yang selama ini menjadi
basis kehidupan masyarakat adat.
“Ketika lahan-lahan jatuh ke tangan
perusahaan besar, masyarakat kehilangan aset
alamnya. Kesejahteraan tidak otomatis tumbuh
seiring masuknya investasi karena nilai tambah
ekonomi justru keluar dari wilayah. Yang tersisa
bagi masyarakat sering kali hanyalah
kerusakan lingkungan dan hilangnya ruang
hidup,” ujar senator kelahiran Biak tersebut.
Lebih lanjut, Filep mengingatkan bahwa
dampak proyek-proyek berskala besar tidak
hanya diukur dari luas lahan yang dibuka, tetapi
juga dari konsekuensi sosial yang ditanggung
masyarakat. Ia menyinggung berbagai
persoalan yang saat ini terjadi di Papua,
termasuk pengungsian yang diperkirakan telah
mencapai lebih dari 103.000 jiwa,
meningkatnya kerentanan perempuan dan
anak, masuknya aparat keamanan dalam
jumlah besar ke sejumlah wilayah, serta
ancaman terhadap keanekaragaman hayati
yang menjadi kekayaan utama Papua.
“Yang harus dibicarakan adalah soal 103 ribu
lebih warga yang hidup dalam kondisi
pengungsian, soal perempuan dan anak yang
semakin rentan, soal penguasaan lahan dan
sumber daya, soal konsep pangan yang tidak
mempertimbangkan realitas sosial-budaya
masyarakat lokal, serta sejarah panjang
eksploitasi Papua yang seolah tidak pernah
berakhir,” katanya lagi.
Menurutnya, deforestasi yang terjadi saat ini
harus dipahami sebagai utang lingkungan yang
kelak akan dibayar mahal oleh masyarakat
Papua.
Filep menjelaskan bahwa pembayaran utang
akibat deforestasi tidak selalu terlihat secara
langsung, tetapi hadir dalam bentuk krisis
pangan, bencana seperti banjir dan kekeringan,
penurunan kualitas lingkungan, serta stagnasi
ekonomi daerah yang berkepanjangan.
Karena itu, Filep meminta seluruh elemen
masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama,
pemuda, dan masyarakat adat untuk terus
mengawal isu-isu substansial yang
menyangkut masa depan Papua. Ia
menegaskan bahwa perdebatan mengenai
individu atau perubahan posisi politik tertentu
tidak boleh menutupi persoalan yang lebih
mendasar dan berdampak luas bagi generasi
mendatang.
“Deforestasi adalah hutang lingkungan yang
akan dibayar rakyat Papua di masa
mendatang. Hari ini mungkin perusahaan
mendapatkan keuntungan, tetapi nanti
kerugiannya akan dibayar oleh anak cucu
Papua melalui kesulitan mencari bahan
makanan, meningkatnya risiko bencana,
hilangnya sumber penghidupan, dan berbagai
krisis lainnya,” tegas penulis buku Masyarakat
Adat Dalam Pusaran Investasi di Indonesia itu.
“Fokus kita harus tetap pada perlindungan
Masyarakat adat, keselamatan masyarakat,
keberlanjutan lingkungan, dan masa depan
Papua. Jangan sampai isu-isu yang bersifat
sementara mengaburkan persoalan utama
yang sedang dihadapi rakyat Papua hari ini,”
tutup Filep. (KR)
